suara2.com – Bukan hanya kunjungan kerja biasa. Kehadiran Tito Karnavian di Aceh, dalam kapasitasnya sebagai Kasatgas, lebih menyerupai kunjungan silaturahmi—yang terasa personal, bukan basa-basi birokratis.
Ia duduk bersama para ulama. Bukan di podium tinggi atau dalam acara kaku, tapi dalam nuansa yang lebih cair. Pesannya jelas: pemerintah butuh ulama. Bukan hanya untuk legitimasi, tapi untuk mendengar, menyerap, dan—ia tekankan berkali-kali—membangun bersama.
Tito bicara lugas. Katanya, ulama itu punya peran sentral. Bukan cuma penjaga moral, tapi penentu arah tenang atau riuhnya masyarakat. Di tengah derasnya arus kebijakan, kadang suara pemerintah tak cukup sampai ke akar rumput. Di situlah peran tokoh agama: menjembatani logika negara dengan nurani umat.
Ia juga menyisipkan harapan agar pendekatan pemerintah, terutama di wilayah-wilayah dengan karakteristik kuat seperti Aceh, tak semata administratif. Tapi dialogis. Mau mendengar. Siap menyesuaikan. Karena tak semua bisa di selesaikan lewat aturan—beberapa perlu di selesaikan lewat hati.
Para ulama yang hadir tak sekadar jadi pendengar. Mereka menanggapi. Ada yang bicara soal keresahan sosial, ada yang menyuarakan pentingnya menjaga ruang-ruang syiar, ada pula yang minta agar program pemerintah tak menafikan nilai lokal yang sudah hidup ratusan tahun.
Diskusi mengalir. Bukan debat, tapi saling tukar pandang.
Tito, dalam pertemuan itu, tak banyak mengumbar jargon. Tapi satu hal ia garis bawahi: stabilitas sosial dan pembangunan tak bisa lepas dari peran kultural dan spiritual yang dimiliki tokoh agama. Pemerintah boleh punya data, strategi, dan anggaran—tapi tanpa dukungan moral dari para ulama, semua itu bisa mandek di tengah jalan.
Lewat pertemuan ini, benang merah yang ingin di rajut adalah satu: kepercayaan. Karena dalam banyak hal, ulama masih jadi suara yang paling didengar rakyat.
Dan Tito tahu, Aceh tak bisa di dekati hanya dengan struktur. Harus dengan jiwa. Harus dengan hormat. Dan hari itu, ia mencoba melakukannya.
